November 28, 2021

KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN BLITAR

Jl. Raya Blitar Malang km 06 Jurang Menjing Kelurahan garum

Februari-Maret, Alternatif Pelaksanaan Pemilu 2024

Jakarta, kpu.blitarkab.go.id – Komisi Pemilihan Umum (KPU) RI mengusulkan penyelenggaraan Pemilu 2024 diselenggarakan pada Februari atau Maret 2024. Sementara Pemilihan 2024 mengikuti amanat Undang-undang (UU) 10 Tahun 2016 digelar pada November 2024. 

Hal tersebut disampaikan KPU yang diwakili Pelaksana tugas (Plt) Ketua KPU RI Ilham Saputra, saat memenuhi undangan Rapat Dengar Pendapat (RDP) bersama Komisi II DPR, Kementerian Dalam Negeri (Kemendagri), Badan Pengawas Pemilu (Bawaslu) dan Dewan Kehormatan Penyelenggara Pemilu (DKPP), Senin (15/3/2021).

Ilham menyampaikan bahwa KPU telah melakukan simulasi terkait penyelenggaraan Pemilu di Februari atau Maret 2024 ini dengan pertimbangan kebutuhan partai politik memerlukan waktu yang cukup untuk menyiapkan syarat pencalonan Pemilihan di November 2024, kemudahan proses administrasi anggaran (apabila dilaksanakan diawal tahun Januari-Februari biasanya terdapat kendala), kondisi cuaca dan perlunya memerhatikan libur keagamaan dan nasional. 

Untuk tanggal, Ilham menyebut Pemilu 2024 dapat diselenggarakan pada 14 Februari atau 6 Maret 2024. Sedangkan Pemilihan 2024 dilaksanakan pada 13 November 2024.

KPU sendiri berdasarkan UU 7 Tahun 2017 pasal 167 ayat 2 menyebut bahwa menetapkan hari, tanggal waktu pemungutan suara pemilu dengan keputusan KPU. Sementara untuk hari pemungutan suara Pemilihan 2024, UU 1 Tahun 2015 yang diubah menjadi UU 6 Tahun 2016 pasal 201 ayat 8 mengatakan pemungutan suara serentak nasional Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, Wali Kota dan Wakil Wali Kota di seluruh wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia dilaksanakan pada bulan November 2024. 

Selain landasan hukum, pada kesempatan itu Ilham juga memaparkan persiapan pelaksanaan; persiapan pemilu luar negeri; persiapan digitalisasi; persiapan dukungan anggaran SDM dan sarana prasarana; hingga tantangan dan potensi masalah Pemilu dan Pemilihan 2024. 

Terkait persiapan pelaksanaan, KPU menurut Ilham juga telah dan akan menyiapkan PKPU yang dibutuhkan untuk menyelenggarakan Pemilu dan Pemilihan 2024, melakukan pemutakhiran data pemilih  berkelanjutan (DPB), hingga melakukan upaya peningkatan partisipasi pemilih. 

“KPU juga mempersiapkan dukungan IT, digital signature, melalui penyiapan PKPU tentang masterplan TI KPU RI Tahun 2021-2025 dan pembangunan serta pengembangan aplikasi pemilu maupun pemilihan,” jelas Ilham.

Untuk persiapan Pemilu 2024 di luar negeri, Ilham mengatakan bahwa KPU akan kembali menjalin kerja sama dengan Kementerian Luar Negeri (Kemlu), terutama berkaitan DPB di luar negeri dan menyiapkan SDM penyelenggara serta pelaksanaan proses pemungutan suara di luar negeri baik di TPS, kotak suara keliling maupun pos. 

Persiapan lain yang penting dan juga diungkap oleh Ilham adalah terkait kebutuhan anggaran Pemilu dan Pemilihan 2024, dimana anggaran untuk persiapan Pemilu 2024 mencapai Rp86 Triliun, yang terbagi untuk anggaran 2021 sebesar Rp8,4 T (10 persen), anggaran 2022 sebesar Rp13,2 T (15 persen), anggaran 2023 sebesar Rp24,9 T (29 persen), anggaran 2024 sebesar 36,5 T (42 persen) dan anggaran 2025 sebesar Rp3,05 T (4 persen). 

Adapun untuk usulan anggaran untuk penyelenggaraan Pemilihan 2024 di 34 provinsi dan 514 kab/kota mencapai Rp26,2 T, yang sumber anggarannya berasal dari APBD Tahun 2023 dan 2024.

Ilham pada kesempatan ini juga menyampaikan terkait kesiapan SDM serta sarana dan prasarana (gudang, kantor, transportasi) yang dimiliki oleh KPU. Juga dikaitkan dengan tantangan yang dimiliki, berkaca pada penyelenggaraan Pemilihan 2020 maupun Pemilu 2019. “Tantangan terkait logistik (kesiapan gudang; kesiapan anggaran sesuai tahapan, pengadaan dan distribusi), SDM (akhir masa jabatan anggota KPU RI, provinsi, kab/kota); pemungutan, penghitungan dan rekapitulasi suara hingga penyelesaian sengketa,” jelas Ilham. 

Sebelumnya Mendagri Tito Karnavian di RDP mengungkapkan optimisme nya terkait penyelenggara Pemilu dan Pemilihan 2024 yang akan berlangsung baik, dengan syarat tata kelola di kedua penyelenggaraan itu bisa berjalan dengan baik. “Belajar dari Pemilihan 2020, kita lihat kuncinya adalah tata kelola. Sehingga ketika akan melaksanakan Pemilu di 2024 kuncinya adalah kesiapan, tata kelola dan kerja sama yang baik sehingga terlaksana pemilu yang aman tertib dan relatif rendah konflik,” ucap Tito.

Tito juga mengatakan masih ada waktu 3 tahun untuk mematangkan pelaksanaan Pemilu dan Pemilihan 2024 melalui simulasi. 

Adapun Bawaslu yang diwakili Ketua, Abhan, menyampaikan persiapan lembaganya mulai dari SDM, persiapan pelaksanaan pengawas, pengembangan sistem pengawasan serta usulan anggaran.

Dan terakhir DKPP menyampaikan terkait jumlah laporan pengaduan pelanggaran kode etik yang telah diterima sejak 1 Januari hingga 12 Maret 2021 sebanyak 626 pengaduan.

Turut hadir langsung pada RDP yang dipimpin Ketua Ahmad Doli Kurnia Tandjung ini, Pimpinan KPU RI lainnya Arief Budiman, Anggota KPU RI Pramono Ubaid Tanthowi, Viryan, Hasyim Asy’ari, Evi Novida Ginting Manik, I Dewa Kade Wiarsa Raka Sandi, Sekjen Bernad Dermawan Sutrisno, Deputi Bidang Administrasi Purwoto Ruslan Hidayat serta Kepala Pusdatin KPU RI Sumariyandono. (humas kpu ri dianR/foto: dosen/ ed diR)

Follow by Email
YouTube
Instagram