October 21, 2021

KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN BLITAR

Jl. Raya Blitar Malang km 06 Jurang Menjing Kelurahan garum

Empat Usulan KPU dalam Penyempurnaan UU Pemilu dan UU Pemilihan

Jakarta, kpu.blitarkab.go.id – Komisi Pemilihan Umum (KPU) mengusulkan empat hal penting dalam proses penyempurnaan Undang-undang (UU) Pemilu dan Pemilihan yang pelaksanaannya akan dilakukan serentak tahun 2024. Usulan tersebut yaitu penggunaan sistem rekapitulasi elektronik, salinan rekapitulasi digital, verifikasi partai politik (parpol) peserta pemilu secara berkelanjutan, dan pengaturan kewenangan kelembagaan penyelenggara pemilu.

Empat usulan ini disampaikan Pimpinan KPU RI Arief Budiman pada rapat dalam rangka Evaluasi Pemilihan Serentak 2020 yang diselenggarakan Direktorat Otonomi Daerah (Ditjen Otda) Kementerian Dalam Negeri (Kemendagri), Selasa (16/03) di Jakarta.

“Prinsipnya KPU siap menyelenggarakan Pemilu dan Pemilihan Serentak pada tahun 2024, dan tentu perlu pengaturan-pengaturan agar pelaksanaannya bisa berjalan lancar, serta evaluasi dari penyelenggaraan Pemilu 2019 dan Pemilihan 2020,” tutur Arief di depan para perwakilan badan Kesatuan Bangsa dan Politik (Kesbangpol), sekaligus desk pilkada Kemendagri di tingkat provinsi.

Arief juga menjelaskan, saat ini KPU tengah melakukan evaluasi terhadap uji coba penggunaan Sistem Informasi Rekapitulasi (Sirekap) pada Pemilihan 2020 yang lalu yang diproyeksikan bisa digunakan secara resmi pada Pemilu dan Pemilihan 2024. Hal ini tentu membutuhkan payung hukum yang kuat tentang penggunaan teknologi informasi Sirekap dalam UU Pemilu. Terkait salinan rekapitulasi digital, berdasarkan uji coba Sirekap pada Pemilihan 2020, salinan tersebut mempermudah tugas KPPS, karena KPPS tidak perlu lagi membuat salinan manual. Salinan digital tersebut dapat diberikan kepada PPS, Pengawas TPS, Saksi, dan bisa digunakan dalam rekapitulasi setiap jenjang.

“Penting juga terkait verifikasi parpol peserta pemilu secara berkelanjutan menggunakan Sistem Informasi Partai Politik atau Sipol. Verifikasi ini memudahkan parpol dalam melaporkan kondisi internal kepengurusan parpol. Terkait kelembagaan penyelenggara pemilu, perlu pengaturan yang lebih tegas terkait kewenangan, tugas dan hubungan antar tiga lembaga penyelenggara pemilu, yaitu KPU, Bawaslu, dan DKPP, serta penataan jadwal dan proses rekrutmen KPU Provinsi dan KPU Kabupaten/Kota,” jelas Arief.

Sementara itu, Kasubdit Wilayah I Direktorat Fasilitasi Kepala Daerah dan DPRD, Ditjen Otda Kemendagri, Maria Ivonne Tarigan mengungkapkan keyakinan hati pemerintah tetap melaksanakan Pemilihan 2020 yang lalu dengan pertimbangan dari 270 daerah yang pemilihan banyak kepala daerah yang akan berakhir masa jabatannya pada awal tahun 2021. Apabila Pemilihan 2020 mundur kembali maka banyak daerah yang hanya dipimpin oleh Plt dengan kewenangan terbatas. Untuk itu pemilihan tetap dilaksanakan di tahun 2020 dengan protokol kesehatan.

“Apresiasi kepada semua pihak, baik penyelenggara pemilu, pemerintah, masyarakat dan sinergitas seluruh elemen bangsa ini untuk menyukseskan Pemilihan 2020 dengan pelaksanaan ketat protokol kesehatan. Kemendagri sebagai pembina penyelenggaraan pemerintahan daerah terus meminta kepada semua daerah agar melaporkan segera atas setiap persoalan yang terjadi kepada pemerintah pusat secara cepat dan tepat, serta dicari solusi terbaik,” ujar Maria dalam rapat tersebut. (humas kpu ri arf/foto: jap/ed diR)

Follow by Email
YouTube
Instagram