October 21, 2021

KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN BLITAR

Jl. Raya Blitar Malang km 06 Jurang Menjing Kelurahan garum

6 Kesiapan KPU Menyongsong Pemilu dan Pemilihan 2024

Jakarta, kpu.blitarkab.go.id – Komisi Pemilihan Umum (KPU) menegaskan kesiapannya menyelenggarakan Pemilu dan Pemilihan 2024. Kesiapan tersebut mencakup enam hal penting, yaitu simulasi pelaksanaan tahapan Pemilu dan Pemilihan 2024, pemutakhiran data pemilih, Sumber daya Manusia (SDM), sarana dan prasarana, anggaran dan teknologi informasi. Kesiapan KPU tersebut tentu membutuhkan dukungan penuh pemerintah dan pemerintah daerah (pemda). 

Hal tersebut disampaikan Sekretaris Jenderal (Sekjen) KPU RI Bernad Dermawan Sutrisno saat mengikuti Rapat Koordinasi (Rakor) yang diselenggarakan Direktorat Jenderal Politik dan Pemerintahan Umum (Ditjen Polpum) Kementerian Dalam Negeri (Kemendagri) bersama para Sekretaris Daerah (Sekda), Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Daerah (Bappeda), dan Kepala Badan Kesatuan Bangsa dan Politik (Kesbangpol) Provinsi dan Kabupaten/Kota seluruh Indonesia yang hadir melalui daring, Senin (22/3/2021). 

“KPU mengusulkan pelaksanaan Pemilu Legislatif dan Pemilu Presiden di bulan Februari atau Maret 2024, sehingga pada bulan Agustus 2024 sudah ada DPRD, mengingat jika DPRD belum terpilih maka bisa terjadi pergeseran lagi untuk tahapan pemilihan. Sesuai UU Nomor 10 Tahun 2016, Pemilihan Gubernur, Bupati dan Walikota dilaksanakan pada bulan November 2024. Bahkan KPU sudah menyimulasikan, jika Pemilihan Presiden sampai dua putaran, maka akan semakin banyak irisan-irisan tahapan Pemilu Presiden dengan Pemilihan Gubernur, Bupati dan Walikota. Tentu hal ini harus kita antisipasi bersama agar semua tahapan bisa berjalan lancar,” papar Bernad.

Bernad menambahkan, KPU akan melakukan pemutakhiran data pemilih berkelanjutan pada 2021 di seluruh provinsi dan kabupaten/kota. Terkait SDM, KPU memiliki komisioner KPU RI, provinsi dan kabupaten/kota serta badan ad hoc sebanyak 7.671.717 orang dan ASN Sekretariat di KPU RI, provinsi dan kabupaten/kota sebanyak 14.578 orang.

Untuk sarana dan prasarana, KPU memiliki 241 kantor milik KPU, 253 pinjam pakai dan 55 sewa, sedangkan untuk gudang sebanyak 274 milik KPU, 144 pinjam pakai dan 105 sewa. KPU juga telah mengusulkan anggaran sebesar Rp86,2 Triliun untuk alokasi 2021-2025 dengan Rp26,2 Triliun bersumber APBD tahun 2023-2024. KPU juga tengah mengembangkan integrasi aplikasi tahapan pemilu, yaitu Sirekap, Silog, Silon, Sidakam, Sidalih, Sipol dan Sidapil. 

Sementara itu Dirjen Polpum Kemendagri Bahtiar menjelaskan rakor bersama KPU dan Bawaslu serta para sekda ini merupakan kelanjutan dari Rapat Dengar Pendapat (RDP) 15 Maret 2021 dengan Komisi II DPR RI. RDP tersebut menegaskan sikap pemerintah dan DPR untuk tetap menyelenggarakan Pemilu dan Pemilihan 2024. 

“Persiapan bukan tahun depan, tetapi mulai tahun ini kita bekerja, hingga awal tahun 2025. Selain bersama KPU, Bawaslu dan Sekda, besok Kemendagri juga akan mengundang seluruh kementerian/lembaga dan TNI/Polri. Pemilu dan Pemilihan Serentak 2024 ini sejarah bangsa kita pertama kali, sehingga semua pihak harus bersinergi untuk mempersiapkan tahapan agar bisa berjalan lancar,” ujar Bahtiar. 

Dikesempatan yang sama, Deputi Pendanaan Bappenas, Leonard VH Tampubolon menjelaskan perlunya masing-masing usulan dirinci pemanfaatannya dengan mempertimbangkan kewenangan antar kementerian/lembaga, pemerintah pusat dan daerah, efisiensi dan efektifitas dalam kondisi keuangan negara yang terbatas, dan tahapan pemilu dan kondisi pandemi. Hal ini penting untuk dikoordinasikan dan disinkronkan kembali, serta selanjutnya Bappenas dan Kemenkeu akan melakukan verifikasi dan perhitungan pengalokasiannya. 

Sementara itu, Sekjen Bawaslu Gunawan Suswantoro juga menyampaikan fokus perhatiannya pada APBD, mengingat APBN tentu Bappenas dan Kemenkeu sudah memikirkannya. Sedangkan untuk APBD, berkaca pengalaman Pemilihan 2020, ada daerah yang lancar dan ada beberapa daerah yang dana viskalnya berkurang atau kecil menjadi tersendat sehingga pencairannya tidak sesuai dengan tahapan pemilihan. Untuk itu penting fokus perhatian dicicil mulai dari 2021, karena pembangunan bukan hanya fisik, tetapi juga pembangunan demokrasi di Indonesia. (humas kpu arf/foto: arf/ed diR)

Follow by Email
YouTube
Instagram