June 24, 2021

KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN BLITAR

Jl. Raya Blitar Malang km 06 Jurang Menjing Kelurahan garum

KPU Kabupaten Blitar Ikuti Rakor Pertanggungjawaban dan Pelaporan Keuangan dan Logistik Pemilihan dalam Persiapan Menghadapi Pemeriksaan BPK RI

Surabaya, kpu.blitarkab.go.id – Kamis, (3/6) KPU Kabupaten Blitar yang dihadiri oleh Ketua KPU, Hadi Santosa, dan Sekretaris, Zenal Mu’min, mengikuti Rakor Pertanggungjawaban & Pelaporan Keuangan dan Logistik Pemilihan dalam Persiapan Menghadapi Pemeriksaan BPK RI yang digelar oleh KPU Provinsi Jawa Timur. Kegiatan tersebut dilaksanakan di Aula Gedung KPU Provinsi Jawa Timur Jl. Raya Tenggilis 1-3 Surabaya pada pukul 13.00 WIB.

Rakor Pertanggungjawaban & Pelaporan Keuangan dan Logistik Pemilihan dihadiri oleh Ketua KPU Jawa Timur, Choirul Anam, Divisi Perencanaan dan Logistik, Miftahur Rozaq, Sekretaris KPU Provinsi Jawa Timur, Nanik Karsini, Koordinator Keuangan, Umum dan Logistik, Edi Hartono serta Ketua dan Sekretaris KPU Kabupaten/Kota se-Jawa Timur.

Dalam sambutannya, Ketua KPU Jatim, Choirul Anam menyampaikan rasa syukur di hadapan peserta Rakor Pertanggungjawaban & Pelaporan Keuangan dan Logistik Pemilihan dalam Persiapan Menghadapi Pemeriksaan BPK RI. Keberhasilan ini menurut Ketua KPU Jatim tentu karena adanya persiapan sebaik mungkin pada awal perencanaan pengadaan. “Sudah dari jauh-jauh hari Kami di Provinsi berupaya melakukan persiapan sebaik mungkin. Segala kebutuhan pengadaan dihitung setepat mungkin,” tutur Anam.

Kemudian pada rakor ini sebagaimana diungkapkan Anam, KPU Jatim akan mengajak kabupaten/ kota untuk melakukan penyamaan persepsi terkait proses pemeriksaan yang akan dilakukan oleh BPK. “Ada beberapa kabupaten/ kota yang masuk sampling pemeriksaan BPK. Bapak/ Ibu harus bisa menyajikan laporan keuangan sebaik mungkin. Data yang diminta BPK, dipenuhi semua,” jelas Ketua KPU Jatim.

Komisioner KPU Provinsi Jawa Timur Divisi Perencanaan dan Logistik, Miftahur Rozaq, menyampaikan pentingnya dari kegiatan rapat koordinasi ini yaitu koordinasi dan inventarisasi terkait dengan persoalan pelaporan, pertanggungjawaban keuangan Pemilihan Serentak tahun 2020 dan tata kelola logistik pasca Pemilihan tahun 2020. “Dari laporan yang Kami terima, nantinya akan diidentifikasi. Dan sebagai tindaklanjut, dalam waktu dekat Provinsi akan melakukan supervisi ke kabupaten/ kota terkait hal ini,” ujar Rozaq. (mhm)

Follow by Email
YouTube
Instagram