September 24, 2021

KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN BLITAR

Jl. Raya Blitar Malang km 06 Jurang Menjing Kelurahan garum

Himpun Masukan KPU Provinsi dan Perwakilan KPU Kab/Kota untuk Penguatan Draft PKPU Pendaftaran Parpol

Jakarta, kpu.blitarkab.go.id – Komisi Pemilihan Umum (KPU) terus menyiapkan diri menghadapi tahapan Pemilu dan Pemilihan 2024. Pada Kamis (12/8/2021) berlangsung Focus Group Discussion (FGD) secara daring membahas Rancangan Peraturan KPU Tentang Pendaftaran, Verifikasi dan Penetapan Partai Politik Peserta Pemilu Bersama KPU Provinsi dan perwakilan KPU Kabupaten/Kota. Proses pendaftaran dan verifikasi sendiri direncanakan akan berlangsung pada pertengahan 2022, diawali dengan tahapan persiapan pendaftaran selama 120 hari yang rencananya akan dilaksanakan pada 5 april -4 Agustus 2022 dan dilanjutkan dengan tahapan pengumuman pendaftaran pada tanggal 5-7 Agustus 2022 “Oleh karenanya FGD ini ingin menerima masukan pengalaman bapak/ibu di Pemilu 2014 atau 2019,” ujar Ketua KPU RI Ilham Saputra saat membuka FGD secara daring.

Belajar dari pengalaman proses pendaftaran pemilu-pemilu sebelumya, menurut Ilham banyak hal yang dapat menjadi bahan perbaikan. Termasuk sengketa-sengketa pendaftaran yang juga muncul pada pemilu sebelumnya juga dapat menjadi bahan pembahasan di FGD kali ini. “(Termasuk) Kita punya Sipol yang rencananya akan kita perbarui dan kita akan minta partai politik untuk perbarui terhadap anggotanya yang baru, data anggotanya. Agar (proses input Sipol ini) mereka yang lakukan, jadi kesinambungan, itu yang penting,” tambah Ilham.

Anggota KPU RI lainnya, Hasyim Asy’ari mengawali paparannya dengan mengajak jajaran KPU provinsi maupun KPU kabupaten/kota untuk memahami terlebih dahulu kewenangan masing-masing dalam proses pendaftaran dan verifikasi partai politik. Hal ini penting menurut dia untuk menghindari kekeliruan kewenangan dan putusan.

Selebihnya Hasyim meminta agar jajaran KPU provinsi dan KPU kabupaten/kota juga memperbarui kembali pengetahuannya tentang regulasi kepemiluan terutama terkait pedaftaran dan verifikasi partai politik. Mengingat ada juga pembaruan aturan yang disebabkan munculnya keputusan lembaga lain seperti Mahkamah Konstitusi (MK). “Terbaru ada putusan MK yang berbeda sama sekali dengan proses pendafaran parpol di 2019. Pada (Pemilu) 2019, di awal 2018 muncul putusan MK mewajibkan semua partai baru maupun lama untuk verifikasi faktual, tapi ada putusan baru partai politik yang lolos PT (Presidential Threshold) atau kursi di DPR nanti cukup mendaftar tapi tidak verifikasi faktual,” jelas Hasyim.

Anggota KPU RI Viryan menyampaikan tiga hal yang perlu diperhatikan dalam proses penyusunan PKPU pendaftaran dan verifikasi partai politik, pertama terkait sandaran konstitusi dan Undang-undang (UU), kedua prinsip pemilu yang demokratis dan ketiga pengalaman masa lalu.

Khusus terkait sandaran konstitusi dan UU, Viryan menekankan agar hal ini perlu diperhatikan agar proses tahapan pendaftaran dan verifikasi partai politik nanti punya pijakan yang kokoh.

Sementara itu Anggota KPU RI Evi Novida Ginting Manik mengisi kegiatan FGD ini dengan menjabarkan beberapa hal yang berbeda pada Pemilu 2024 dibanding Pemilu 2019. Seperti persiapan pendaftaran yang di Pemilu 2019 tidak ada, sementara di Pemilu 2024 ada atau ditiadakannya kegiatan klarifikasi untuk dugaan keanggotaan ganda dan keanggotaan yang TMS di Pemilu 2024, sementara di Pemilu 2019 sempat dilakukan. “Pengalaman 2017 sehari selisihnya dari menerima salinan UU 7/2017, setelahnya langsung kita (KPU) melakukan pendaftaran parpol. Oleh karena itu kita berkepentingan untuk menyiapkan pemilu sedini mungkin, harapannya tidak seperti dulu,” kata Evi.

Hal lain yang juga disampaikan oleh Evi adalah pemanfaatan Sipol yang pada Pemilu 2024 nanti akan lebih dimaksimalkan. Dia juga menyampaikan rancangan tahapan pengumuman persiapan pendaftaran partai politik yang rencananya akan dibuka pada 2-4 April 2022 dan diakhiri dengan pengumuman partai politik peserta Pemilu 18-20 Desember 2022.

Pada sesi pemberian masukan, sejumlah penyelenggara ditingkat provinsi dan kab/kota menyampaikan masukan dan pengalaman seperti kendala penggunaan Sipol di pemilu sebelumnya mulai dari operator yang ditunjuk partai politik hingga petugas penghubung (liaison officer). Selain itu disampaikan juga pengalaman terkait syarat keanggotaan partai politik berupa KTP-el dan proses verifikasi administrasi maupun verifikasi faktual.

Hadir memandu jalannya FGD ini Kepala Biro Teknis Penyelenggaraan Pemilu Melgia Carolina Van Harling yang juga menegaskan masukan dan pengalaman yang disampaikan menjadi bahan analisa untuk perbaikan proses pendaftaran dan verifikasi partai politik. Turut hadir Deputi Bidang Dukungan Teknis Eberta Kawima, Kepala Biro Perundang-undangan Nur Syarifah, Kepala Biro Logistik Asep Suhlan, Kepala Pusat Data dan Teknologi Informasi Sumariyandono, Kepala Biro Partisipasi dan Hubungan Masyarakat Cahyo Ariawan, Kepala Biro Advokasi Hukum dan Penyelesaian Sengketa Sigit Joyowardono. (humas kpu ri dianR-dosen-bil/foto: dosen/ed diR)

Follow by Email
YouTube
Instagram