May 16, 2022

KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN BLITAR

Jl. Raya Blitar Malang km 06 Jurang Menjing Kelurahan garum

KPU Kabupaten Blitar Gelar Rakor dan Sosialisasi PKPU Nomor 6 Tahun 2021

Blitar, kpu.blitarkab.go.id – KPU Kabupaten Blitar melaksanakan kegiatan Rapat Koordinasi dan Sosialisasi PKPU Nomor 6 Tahun 2021 tentang Pemutakhiran Data Pemilih Berkelanjutan Bersama Stakeholder di ruang rapat KPU Kabupaten Blitar, Rabu (29/12). Rakor dihadiri stakeholder yang berasal dari perwakilan Bawaslu Kabupaten Blitar, Dispendukcapil, Bakesbangpol, Dinas Kesehatan, Polres Blitar dan Polres Blitar Kota, serta Kodim 0808 dan Yonif 511.

Ketua KPU Kabupaten Blitar Hadi Santosa membuka kegiatan rakor tersebut. Dalam pembukaannya Hadi menyampaikan bahwa dalam rangka kegiatan pemutakhiran data pemilih 2021, KPU Kabupaten Blitar mendapat dukungan dari banyak instansi di Kabupaten Blitar, terutama Bawaslu yang sudah melaporkan data jumlah pemilih di Kabupaten Blitar. Hadi berharap di tahun 2022 nanti, KPU dan semua instansi yang terkait dapat berkoordinasi dengan baik dan dapat melaksanakan pekerjaan pemilu 2024 dengan maksimal.

Selanjutnya materi sosialisasi PKPU Nomor 6 Tahun 2021 disampaikan oleh Ketua Divisi Perencanaan Data dan Informasi, Ruli Kustatik. Ruli menyampaikan bahwa pemutakhiran data memiliki banyak manfaat terutama bagi divisi teknis antara lain, memudahkan dalam pemetaan daerah pemilihan, dan memudahkan untuk merencanakan keperluan logistik dan teknis dalam pemilu meskipun belum masuk dalam masa tahapan. “Selain itu, dari pemutakhiran DPB ini, dapat diketahui seberapa tinggi atau banyaknya perubahan daftar pemilih di wilayah Kabupaten Blitar.” Ujarnya.

PKPU Nomor 6 Tahun 2021 dilatarbelakangi oleh UU Nomor 7 Tahun 2017 pasal 204 ayat (1) dimana KPU Kab/Kota sebagai pelaksana untuk pemutakhiran Data Pemilih Berkelanjutan dengan mengacu pada data terakhir dari DPT pada pemilihan terakhir. Adapun kerangka PKPU Nomor 6 tahun 2021 terdiri dari 12 Bab dan 55 Pasal dan diundangkan pada 11 November 2021.

Pemutakhiran DPB dalam PKPU Nomor 6 Tahun 2021 juga sudah mengatur terkait dengan nama-nama pemilih yang mengalami perubahan di setiap bulan. Dalam rangka menjaga kerahasiaa data pemilih, hasil pemutakhiran yang dipublikasikan hanya menampilkan nama dan alamat, tidak mencantumkan NIK, Nomor KK, dan tanggal lahir dari pemilih. Baik pemilih yang berpotensi menjadi pemilih baru maupun pemilih yang sudah tidak memenuhi syarat, sehingga kerahasiaannya benar-benar terjaga.

Dalam melaksanakan pemutakhiran DPB, KPU menggunakan prinsip, komprehensif, eksklusif, akurat, mutakhir, terbuka, responsif, partisipatif, akuntabel, dan perlindungan. KPU berkoordinasi dan bekerja sama dengan lembaga-lembaga instansi terkait, kementrian, dan pemerintah daerah yang dalam hal ini turut membantu dalam kegiatan penyelenggaraan pemutakhiran DPB. Ruli juga menjelaskan bahwa KPU dalam menyampaikan hasil pemutakhiran DPB dilakukan secara akurat, benar, sesuai dengan data yang ada dan secara mutakhir sesuai dengan info terakhir yang diterima, serta terbuka bagi siapa saja yang ingin mengakses tentang pemutakhiran DPB ini. Ditambahkannya juga bahwa KPU sangat responsif apabila ada masukan dari masyarakat maupun lembaga/ instansi di lingkungan Kabupaten Blitar, terkait daftar pemilih yang belum masuk maupun pemilih yang sudah tidak memenuhi syarat sebagai pemilih. Ruli juga meminta kepada masyarakat umum untuk turut berpartisipasi dalam pemutakhiran DPB ini. “Kami dari KPU, membuka sepenuhnya bagi masyarakat umum untuk ikut serta dalam mengawal pemutakhirkan Data Pemilih Berkelanjutan. Masyarakat dapat memeriksa secara langsung daftar pemilih berkelanjutan melalui website di https://lindungihakmu.kpu.go.id dengan memasukkan NIK masing-masing, dan kami menjamin kerahasiaan data pribadi dari para pemilih.” Ujarnya. (fmm)

Follow by Email
YouTube
Instagram