June 27, 2022

Ayo Pertahankan WTP LK KPU 2021

Jakarta, kpu.blitarkab.go.id – Pelaksana Harian (Plh) Sekretaris Jenderal (Sekjen) Komisi Pemilihan Umum (KPU) RI Purwoto Ruslan Hidayat berharap lembaganya dapat mempertahankan opini Wajar Tanpa Pengecualian (WTP) dari Badan Pemeriksaan Keuangan (BPK) RI.

Hal itu disampaikan Purwoto pada Entry Meeting bersama Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) RI Atas Pemeriksaan Laporan Keuangan KPU RI Tahun 2021, di Gedung KPU RI, Rabu (26/1/2022). Pria yang juga menjabat sebagai Deputi Bidang Administrasi KPU RI ini menjelaskan bahwa sejak KPU berdiri realisasi anggaran tertinggi terjadi pada tahun 2021 yakni 97,34 persen. “Jadi intinya mudah-mudahan prestasi ini bisa dipertahankan. Anggaran kecil kalau tidak bisa 100 persen kebangetan,” ucap Purwoto.

Ucapan terima kasih juga disampaikan Purwoto kepada BPK RI yang telah hadir di Gedung KPU RI dan berharap agar tim pemeriksa dapat membantu KPU menjadi lebih baik lagi dalam pertanggungjawaban keuangan. “Mudah-mudahan bapak ibu membantu kami mempertanggungjawabkan secara fisik dan administrasi, kita coba yang terbaik” ungkap Purwoto. 

Bantuan yang diminta Purwoto spesifik terkait pertanggungjawaban badan ad hoc. “SPJ badan ad hoc kami takutkan, mungkin bapak ibu bisa membantu kami biar kami kedepan tetap WTP. WTP menjadi simbol kita melaksanakan tanggungjawab yang baik,” ujar Purwoto. 

Wakil Penanggung Jawab I Tim Pemeriksa dari BPK RI, Edy Witono menjelaskan kedatangannya ke KPU RI adalah mandat konstitusi yakni UU Nomor 15 Tahun 2004, UU 15 Tahun 2006 tentang BPK bahwa kami setiap tahun akan memeriksa laporan pertanggungjawaban keuangan kementerian/lembaga. “Salah satunya KPU,” ucap Edy.

Edy menambahkan bahwa tahap awal pemeriksaan laporan keuangan KPU ini penting untuk mempertanggungjawabkan anggaran yang dikelola sebagai bentuk akuntabilitas KPU diberi amanah anggaran. “BPK memastikan sebelum anggaran tadi pertanggungjawaban diserahkan ke DPR untuk ditetapkan sebagai UU APBN diperiksa dulu oleh BPK, untuk meyakini bahwa pelaksanaan anggaran sudah sesuai dengan peruntukannya,” kata Edy. 

Setelah sambutan dari Purwoto dan Edy, dilakukan seremoni penyerahan Surat Tugas untuk tim yang akan memeriksa laporan keuangan KPU tahun 2021. 

Menutup sesi rapat awal, Inspektur Utama KPU RI Nanang Priyatna menekankan bahwa KPU serius terkait laporan keuangan dengan menerbitkan surat edaran nomor 21 tahun 2021 untuk menertibkan satker untuk mengirimkan laporannya.

Sementara itu, Deputi Bidang Dukungan Teknis Eberta Kawima menyampaikan bahwa KPU mendukung penuh terkait akuntabilitas pengelolaan keuangan dan meminta agar BPK dapat melakukan pemeriksaan setelah tahapan selesai karena tahapan pemilu 2024 yang dinilai rumit sehingga konsentrasi penuh pada tahapan. (humas kpu ri tenri/foto: james/ed diR)

Follow by Email
YouTube
Instagram