December 7, 2022

Seragamkan Perilaku Digital, Menyusun Indeks Digital KPU

Jakarta, kpu.blitarkab.go.id – Indeks digital Komisi Pemilihan Umum (KPU) disusun untuk mengetahui pemahaman digitalisasi para jajaran sekretariat KPU seluruh Indonesia di tengah masifnya penggunaan teknologi informasi khususnya pada penyelenggaraan pemilu.

“Dalam penyelenggaraan Pemilu 2024 akan datang, perlu adanya pemahaman terhadap kita melakukan penerapan digital, penerapan tools digital dalam penyelenggara pemilu,” ujar Ketua KPU RI Ilham Saputra saat membuka Focus Group Discussion (FGD) Menyusun Indeks Digital KPU secara daring, Jumat (11/2/2022).

Menurut Ilham, literasi terhadap digital lebih ditekankan karena saat ini optimalisasi digitalisas tidak bisa ditinggalkan. Dengan digitalisasi dia percaya komitmen KPU dalam menciptakan pemilu transparan, jujur, adil dapat terwujud.

Khususnya untuk penyelenggaraan Pemilu 2024 mendatang, Ilham berharap pemahaman terhadap penerapan digital di KPU dalam penyelenggaraan pemilu dipahami seluruh pihak. Bahkan hingga sampai badan ad hoc, KPPS. “Sehingga harapan kita transparansi pemilu dan pilkada lebih sempurna, menjadi lebih baik. Oleh karenanya pembelajaran diskusi saat ini menjadi penting bagi kita semua,” ujar Ilham. 

Anggota KPU RI Viryan mengatakan, KPU ingin menciptakan jajaran KPU bekerja secara baik dalam kultur digital ditengah isu digitalisasi yang kerap diangkat seperti infrastruktur dan aplikasi. Selain dua aspek itu, aspek penting menyangkut SDM juga penting juga diperhatikan untuk menentukan digitalisasi pemilu dapat berjalan efektif, efisien, dan serta aman atau tidaknya. 

Viryan menjelaskan akan ada sejumlah variabel yang sedang disusun untuk menyusun indeks digital KPU di antaranya penggunaan gadget. “Banyak berbasis sistem informasi aplikasi, misalnya seberapa bersih kita menggunakan gadget, ada namanya phising lewat email atau hal sejenis,” ujar Viryan.

Senada, Direktur Eksekutif Perludem Khoirunnisa Agustyati, sepakat apabila penguatan SDM diperlukan untuk penggunaan teknologi pemilu. Dia juga menyarankan dalam menyusun indeks digital KPU perlu memerhatikan beberapa prinsip penggunaan teknologi diantaranya evaluasi penerapan menyeluruh agar terjaga transparansinya, keamanan sibernya juga, serta akurasi data dihasilkan. 

Nixigo Sasvito dari Teknologi Digital ITB Vinus Bogor menyarankan variable yang digunakan dalam menyusun indeks digital KPU yakni dari sisi pengetahuan akan kegunaan aplikasi yang dimiliki KPU, dan lebih detail lagi dari sisi kemudahannya atau kesulitannya mengakses aplikasi atau menggunakannya. Erik Kurniawan dari Sindikasi Pemilu dan Demokrasi menekankan pada sisi keterbukaan informasi di mana penggunaan teknologi informasi yang masif sehingga banjir informasi.

Sedangkan Jojo Rohi dari Komite Independen Pemantau Pemilu menyampaikan perlunya KPU mengkategorikan sistem informasinya yang dimiliki apakah memiliki legal standing (kekuatan hukum) sehingga tidak adanya miskomunikasi antara masyarakat dengan sistem informasi yang dimiliki KPU.

Turut hadir dalam FGD ini, Kepala Pusdatin Setjen KPU RI Sumariyandono, perwakilan Kementerian PANRB dan Kementerian Komunikasi dan Informatika (Kemkominfo), jajaran setjen KPU RI, sekretariat KPU Provinsi/KIP Aceh, dan KPU Kabupaten/Kota. (humas kpu ri tenri/foto ieam-zoom/ed diR)

Follow by Email
YouTube
Instagram